Semarang – Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah terus diperkuat melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Selasa (10/2) di Petra Ballroom, Hotel Noormans, Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dalam pembukaan kegiatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., memaparkan perkembangan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menyampaikan bahwa garis kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar Rp570.870 per kapita per bulan, meningkat 6,15 persen dibandingkan Maret 2025. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Sosialisasi dan koordinasi ini dirancang sebagai ruang konsolidasi lintas daerah untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif. Program UEP diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Dalam forum tersebut, Desamind Indonesia melalui Hardika Dwi Hermawan, M.Sc.(ITE) memaparkan terkait “Pemberdayaan dan Pengembangan Desa”. Hardika menekankan pentingnya pendekatan social entrepreneurship dalam merancang dan menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif, khususnya di wilayah desa.
“Usaha ekonomi produktif seharusnya diposisikan sebagai proses pemberdayaan, bukan sekadar bantuan. Dengan pendekatan social entrepreneurship, masyarakat didorong membangun usaha yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang berkelanjutan,” ujar Hardika.
Ia menjelaskan bahwa penguatan usaha berbasis desa perlu memperhatikan potensi lokal, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, pemuda desa memiliki peran strategis sebagai penggerak inovasi dan aktor pembangunan yang mampu menjembatani nilai sosial dan ekonomi.
“Pelibatan pemuda menjadi penting karena mereka memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kreativitas dalam mengembangkan usaha, serta visi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan program,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan dr. Moch. Ichlas Riyanto, M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Dalam pemaparannya, Ichlas menekankan pergeseran pendekatan program sosial dari pola bantuan menuju kemandirian usaha. Ia menyoroti peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan proses pendampingan berjalan secara konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pendampingan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Yang lebih penting adalah memastikan usaha yang dijalankan mampu tumbuh, bertahan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima,” jelas Ichlas.
Melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, dalam mendorong Usaha Ekonomi Produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Keterlibatan Desamind Indonesia dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus mendukung pengembangan desa melalui pendekatan social entrepreneurship dan penguatan kapasitas masyarakat.
Author: Ahmad Zamzami